Publikasi Kami

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas legal yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha di Indonesia. Dokumen ini menjadi penanda bahwa sebuah entitas usaha telah terdaftar secara resmi di bawah sistem hukum dan administratif yang berlaku di Indonesia. Tanpa NIB, sebuah perusahaan tidak memiliki dasar hukum untuk menjalankan aktivitas bisnis secara sah.

NIB diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS), sebuah platform perizinan terpadu yang dikembangkan oleh pemerintah untuk menyederhanakan proses administrasi usaha. OSS memungkinkan pelaku usaha mengurus berbagai perizinan dalam satu pintu secara digital, efisien, dan terintegrasi lintas instansi.

Lebih dari sekadar nomor identifikasi, NIB berfungsi sebagai bukti legalitas yang mencakup berbagai aspek administratif dan operasional perusahaan. NIB menjadi prasyarat penting untuk mendapatkan akses kepabeanan, mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja dan kesehatan, hingga laporan wajib ketenagakerjaan. Oleh karena itu, penerbitan NIB merupakan langkah awal yang sangat krusial bagi setiap badan usaha yang ingin memulai kegiatan secara resmi di Indonesia.

Latar Belakang dan Dasar Hukum

Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Undang-undang ini menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi peraturan yang sah dan berlaku. Langkah ini merupakan bagian dari reformasi besar-besaran dalam sistem perizinan usaha di Indonesia.

Melalui regulasi tersebut, pemerintah memperkenalkan sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Pendekatan ini menyesuaikan jenis dan intensitas perizinan dengan tingkat risiko masing-masing kegiatan usaha. Usaha dengan risiko rendah cukup dengan NIB, sementara usaha berisiko menengah atau tinggi memerlukan pemenuhan standar atau izin tambahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk mendukung sistem ini, pemerintah mengembangkan platform Online Single Submission (OSS) yang dikelola oleh Kementerian Investasi/BKPM. OSS menjadi pusat layanan perizinan terintegrasi secara nasional yang menggantikan model lama yang lambat, birokratis, dan tersebar di berbagai instansi. Dengan OSS, seluruh proses perizinan menjadi lebih efisien, transparan, dan terdokumentasi secara digital.

NIB dalam OSS 1.0 hingga OSS RBA

Penerbitan NIB pertama kali diperkenalkan melalui sistem OSS 1.0 pada tahun 2018, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan usaha di Indonesia. OSS 1.0 mengintegrasikan layanan perizinan dari berbagai kementerian dan lembaga ke dalam satu platform daring. Pada tahap awal ini, NIB berfungsi sebagai identitas usaha sekaligus menggantikan beberapa dokumen administratif seperti TDP (Tanda Daftar Perusahaan), API (Angka Pengenal Impor), dan akses kepabeanan

Namun, seiring berjalannya waktu, sistem OSS 1.0 menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakterpaduan data antarinstansi, proses verifikasi yang lambat, dan keterbatasan dalam menangani keragaman jenis usaha. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah memperkenalkan versi lanjutan yaitu OSS 1.1, yang menghadirkan sejumlah perbaikan teknis dan peningkatan stabilitas sistem. Meski demikian, pendekatannya masih berbasis izin sektoral dan belum mengadopsi kerangka kerja berbasis risiko.

Transformasi terbesar terjadi dengan peluncuran OSS RBA (Risk-Based Approach) pada tahun 2021. OSS RBA membawa perubahan paradigma dari perizinan berbasis jenis usaha ke perizinan berbasis tingkat risiko. Dengan pendekatan ini, jenis izin dan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha disesuaikan dengan tingkat risiko kegiatan mereka—rendah, menengah, atau tinggi. Sistem ini menjadikan NIB sebagai pintu masuk utama, dan secara otomatis menyesuaikan kewajiban tambahan seperti sertifikat standar atau izin teknis. OSS RBA meningkatkan kecepatan, transparansi, dan kepastian hukum dalam proses perizinan berusaha di Indonesia.

Baca juga : Memahami OSS RBA

Fungsi dan Cakupan NIB

Nomor Induk Berusaha (NIB) memiliki fungsi utama sebagai identitas usaha yang berlaku secara nasional. Setiap badan usaha yang memiliki NIB diakui secara legal dan dapat menjalankan kegiatan bisnis di seluruh wilayah Indonesia. Dengan sistem ini, pelaku usaha tidak perlu lagi mengurus berbagai dokumen identitas usaha secara terpisah di berbagai instansi.

NIB juga menggantikan sejumlah dokumen administratif penting seperti TDP (Tanda Daftar Perusahaan), API (Angka Pengenal Impor), dan akses kepabeanan. Dengan begitu, NIB menyederhanakan proses administrasi dan mempercepat integrasi usaha ke dalam sistem regulasi nasional. Pelaku usaha cukup memiliki satu nomor identitas yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan operasional dan legal.

Selain itu, NIB menjadi syarat untuk pendaftaran dalam program jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, serta sebagai bukti pelaporan ketenagakerjaan pertama (WLKP). Penerbitannya dilakukan secara digital melalui sistem OSS dan ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSSN, memastikan keabsahan dan keamanan dokumen. Proses ini meminimalkan potensi manipulasi dan menjamin keandalan data usaha yang masuk ke dalam sistem nasional.

Informasi dalam Dokumen NIB

Dokumen NIB menyajikan informasi dasar yang menjadi identitas legal dari suatu badan usaha. Beberapa informasi utama yang tercantum meliputi status penanaman modal—apakah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA)—alamat perusahaan, nomor telepon, dan alamat email resmi. Informasi ini menjadi dasar untuk berbagai keperluan administratif dan komunikasi dengan instansi pemerintah.

Selain identitas dasar, NIB juga dilengkapi lampiran yang berisi rincian kegiatan usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Setiap KBLI memuat kode dan judul bidang usaha, lokasi operasional, tingkat risiko, serta status perizinan yang melekat. Contoh status perizinan yang bisa ditemukan dalam dokumen NIB antara lain “NIB Terbit”, “Sertifikat Standar”, dan “Perlu Verifikasi”, tergantung dari jenis usaha dan tingkat risikonya.

Tingkat risiko inilah yang menentukan jenis kelengkapan izin yang dibutuhkan pelaku usaha. Untuk kegiatan usaha berisiko rendah, penerbitan NIB sudah cukup sebagai izin operasional. Namun untuk risiko menengah hingga tinggi, perusahaan wajib melengkapi dokumen tambahan seperti sertifikat standar teknis atau izin operasional dari kementerian atau lembaga terkait. Oleh karena itu, memahami isi lampiran NIB sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi sektor usaha yang dijalankan.

Langkah Selanjutnya Setelah NIB Terbit

Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) bukan berarti seluruh proses perizinan telah selesai. Pelaku usaha tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi berbagai persyaratan tambahan, terutama yang ditentukan berdasarkan tingkat risiko usahanya. Sistem OSS secara otomatis mengklasifikasikan kegiatan usaha ke dalam kategori risiko rendah, menengah, atau tinggi, dan menetapkan langkah-langkah lanjutan yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha.

Untuk usaha yang masuk dalam kategori risiko menengah atau tinggi, salah satu kewajiban penting adalah pengajuan dan pemenuhan Sertifikat Standar atau persetujuan teknis lainnya. Proses ini harus dilakukan dalam waktu tertentu, umumnya paling lambat 90 hari kerja sebelum kegiatan operasional atau produksi dimulai. Kegagalan memenuhi tenggat ini dapat menyebabkan izin usaha menjadi tidak berlaku atau dibekukan sementara.

Selain itu, pelaku usaha diwajibkan untuk terus memantau status perizinan mereka melalui akun OSS. Setiap perkembangan terkait izin dan persyaratan teknis dapat diakses secara daring, termasuk kewajiban pemenuhan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) dari kementerian atau lembaga terkait. Dengan demikian, kepatuhan administratif dan pemutakhiran data secara berkala menjadi bagian penting dari manajemen legalitas usaha yang berkelanjutan.